Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen, Masuk Jajaran Tertinggi G20

DETIKBERITANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, hingga penguatan konsumsi rumah tangga.

“Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 (persen). Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, capaian tersebut juga tercermin dari kondisi ketenagakerjaan nasional. Saat ini, sebanyak 97,73 persen penduduk usia kerja telah terserap ke dalam lapangan pekerjaan, atau setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, Presiden menaruh perhatian besar pada peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus mendorong percepatan reformasi perizinan berusaha.

“Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah juga memfokuskan kebijakan pada penguatan daya beli masyarakat. Berbagai program unggulan disiapkan, termasuk dorongan investasi kawasan, peningkatan ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.

“Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” katanya.

Pemerintah juga melanjutkan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar sampai akhir 2025. Di sisi lain, program strategis juga tengah disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi menjelang periode Natal dan Tahun Baru.

Airlangga menambahkan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang disampaikan Presiden pada 15 Agustus mendatang. Meski demikian, Presiden menekankan agar kementerian dan lembaga tetap memprioritaskan program non-anggaran yang mampu memperkuat iklim investasi nasional.

“Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian Lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” ujarnya.